Status gunung Merapi telah dinaikkan dari siaga menjadi awas. Status ini ditingkatkan setelah ada pembengkakan puncak Merapi yang naik empat kali. Frekuensi guguran material juga naik dari sekitar 100 kali per hari (sebelum 21 Oktober) menjadi 183-194 kali per hari (24 Oktober). Data yang terekam di alat seismograf Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungapian (BPPK) pada 22 Oktober tercatat terjadi 52 kali gempa vulkanik.

Kondisi ini berpeluang besar untuk membawa dampak mendalam pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Aktifitas produksi dan perdagangan, aktifitas pendidikan pada segenap jalur jenjang dan jenisnya, aktifitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat mengalami penurunan dan gangguan yang amat merugikan semua pihak. Dampak sosial-psikologis dari semua kondisi itu terwujud sebagai trauma yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan efektif sehari-hari (KES-T) warga masyarakat.


Kondisi ini mendapat perhatian lebih oleh para petinggi Ikatan Konselor Indonesia (IKI) Jawa Tengah, sehingga bersama dengan calon konselor Mahasiswa PPK UNNES bahu-membahu menyiapkan tim yang akan turun ke lokasi bencana untuk melakukan Konseling Trauma Merapi

Konseling Trauma Merapi ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi kondisi KES-T itu tidak boleh berlarut-larut dan harus segera diatasi. Seluruh lapisan masyarakat, baik dalam kapasitasnya sebagai individu, keluarga, maupun kelembagaan harus secepat dan setangkas mungkin bangkit kembali dari petaka musibah, dari “penurunan aktifitas kehidupan”, dan dari “KES-T” yang telah mendera mereka sejak terjadinya musibah.

Upaya tanggap gawat darurat perlu dimulai segera sejak awal pasca gempa. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah baik pusat maupun daerah dari daerah tempat terjadinya musibah sendiri maupun dari daerah-daerah lain di seluruh tanah air, dan bahkan dari luar negeri dalam bentuk bantuan moril, uang, maupun materil, dan juga personil sukarelawan, sangat besar artinya untuk “pertolongan pertama pada kecelakaan”. Dalam upaya penanggulangan gawat darurat ini upaya yang secara langsung tertuju terpenuhinya kebutuhan primer berkenaan dengan pangan dan kesehatan serta tempat tinggal sementara. Di samping itu, infrastruktur dasar yang rusak tertimpa musibah perlu segera diperbaiki (minimal dalam taraf darurat/sementara) sehingga pelayanan umum yang bersifat mendasar seperti transportasi dan komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan pemerintah segera berfungsi kembali.

Lebih jauh, dengan semangat “masyarakat bangkit”, setelah satu-dua minggu upaya tanggap darurat berlangsung, upaya penanggulangan melangkah lebih lanjut untuk setuntas mungkin mehilangkan trauma ataupun gejala KES-T pada anggota masyarakat pada umumnya, khususnya pihak-pihak terkait langsung dengan penyelenggara pendidikan, kehidupan keluarga dan kelembagaan umum serta sosial kemasyarakatan terutama anak-anak dan remaja. Pendidik dan tenaga Kependidikan dibangkitkan untuk kembali menyelenggaraan pendidikan dalam kondisi “normal”, meskipun misalnya gedung atau ruangan atau lingkungan belajar masih belum terpulihkan kondisinya. Dengan kondisi KES yang telah terbangkitkan kembali itu, diharapkan para pendidik dan peserta didik dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan semangat yang cukup tinggi.

Kegiatan “pasca gawat darurat” yang dimaksudkan di atas dilakukan dalam bentuk kegiatan trauma konseling. Kegiatan ini diselenggarakan sedapat-dapatnya di seluruh wilayah yang paling menderita sebagai akibat musibah. Tujuan kegiatan dimaksud adalah:

Mengidentifikasi variasi dan intensitas permasalahan yang dapat mengakibatkan trauma yang dapat menimbulkan gangguan terhadap KES (sehingga menjadikan KES-T) yang dialami oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan warga masyarakat umumnya.

Memberikan pelayanan konseling untuk mengatasi trauma dan kondisi KES-T tersebut pada nomor 1.

Mengkondisikan berlangsungnya kembali proses pembelajaran dan kehidupan yang kondusif dengan melibatkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan dukungan orang tua tersebut pada nomor 1 dan nomor 2, serta kelembagaan umum dan kemasyarakatan terkait.