DASAR PERTIMBANGAN STANDARDISASI PROFESI

  1. Inisiatif Direktorat Jenderal Penddidikan Tinggi melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (PPTKKPT) membentuk suatu Tim dengan kolaborasi ABKIN untuk mengembangkan dasar standardisasi profesi konseling merupakan langkah strategis dalam rangka profesionalisasi dan proteksi tenaga kependidikan di Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk dirumuskannya standard profesi tenaga konseling, pemberian lisensi praktik mandiri (privat) konselor, kode etik profesi, dan sistem pengawasan praktik tenaga konseling, serta layanan advokasi baik bagi masyarakat pengguna maupun tenaga konseling. Profesionalisasi konseling di Indonesia harus dilihat dalam konteks upaya untuk :
    • mengokohkan dan mempromosikan identitas, kelayakan, dan akuntabilitas konselor profesional secara nasional maupun internasional;
    • menegaskan identitas profesi konseling dan masyarakat konselor yang secara nasional telah memenuhi standard;
    • memantapkan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Tenaga Konseling dengan organisasi profesi konseling (ABKIN) dalam mendidik dan menyiapkan tenaga konseling profesional;

  • mendorong perkembangan profesi konselor sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat;
  • memberikan perlindungan kepada tenaga konseling profesional serta para penggunanya.
  • Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi (Pasal 19 ayat 3). Sebelumnya, ditetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi disusun oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna (Kepmendiknas nomor 045/U/2002). Di sini tampak bahwa organisasi profesi memiliki peran yang cukup signifikan untuk berkontribusi di dalam merencanakan kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan tenaga konseling profesional menjadi tanggung jawab perguruan tinggi (LPTK) bersama masyarakat profesi dan pengguna.
  • Kredensialisasi profesi konseling, yang meliputi sertifikasi, lisensi dan akreditasi menjadi tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi dan organisasi profesi berdasarkan standard profesi yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Hal ini penting untuk berkembangnya public trust terhadap profesi konseling, baik dalam konteks kehidupan keprofesian nasional maupun internasional.

2. Beberapa ketentuan, peraturan, kebijakan, dan kesepakatan yang mendasari pengembangan standardisasi profesi konseling di Indonesia, adalah :

Dasar Legal

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  3. SK Menpan Nomor 84/1993, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
  4. SK Menpan Nomor 118/1996, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
  5. SK Mendikbud Nomor 025/O/1995, tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
  6. SK Mendikbud Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
  7. SK Mendiknas Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
  8. SK Mendiknas Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  9. Surat Dirjen Dikti Nomor 2047/D/J/1999, tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling.

Organisasi

    • Memorandum Ketua Umum Pengurus Besar IPBI (sekarang ABKIN) Tahun 1996, tentang Penyelen-ggaraan Program Pendidikan Profesi Konselor
    • Hasil Konvensi Nasional ke-11 IPBI di Mataram tanggal 27-29 Juli 1998, khususnya tentang Program Pendidikan Profesi Konselor
    • Kebijakan Pengembangan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001-2005.